BPKP PROVINSI JAWA TENGAH KUNJUNGI MIN 3 BANYUMAS

BPKP PROVINSI JAWA TENGAH KUNJUNGI MIN 3 BANYUMAS

Humas MIN 3 Banyumas,- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan kunjungan ke MIN 3 Banyumas pada hari Rabu, 18 Juni 2025. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan evaluasi terhadap program bantuan pendidikan serta kondisi sarana dan prasarana (sarpras) madrasah. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan atas implementasi program pendidikan yang dibiayai oleh negara, seperti BOS dan Program Indonesia Pintar (PIP), serta tunjangan bagi tenaga pendidik.

Dalam kunjungannya, tim BPKP meninjau langsung penggunaan dana BOS dan PIP. untuk memastikan bahwa penyaluran dan pemanfaatannya telah sesuai sasaran. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah bantuan pendidikan tersebut telah berjalan tepat guna dan efektif dalam mendukung proses belajar mengajar.

Selain itu, BPKP juga menyoroti kondisi sarpras di MIN 3 Banyumas. Tim yang ditunjuk untuk melakukan evaluasi terdiri dari Bapak Afit, Ibu Ika dan Ibu Rina. Mereka menggali berbagai kendala yang dihadapi madrasah dalam pemenuhan dan pemeliharaan sarpras.

Tidak hanya pada aspek fisik dan administratif. BPKP turut mengevaluasi kesejahteraan guru. khususnya terkait Tunjangan Profesi Guru (TPG). Evaluasi ini mencakup kepatuhan guru terhadap kewajiban pasca menerima tunjangan, serta adanya potongan-potongan pada dana yang diterima, seperti potongan zakat profesi.

Terkait zakat profesi, dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui instruksi Bapak Bupati telah mewajibkan ASN di wilayah tersebut untuk membayar zakat profesi apabila penghasilan telah mencapai nisab. Sementara itu, ASN di lingkungan Kementerian Agama diimbau tetap menunaikan zakat profesi, meskipun penghasilan belum mencapai nisab. Penyaluran zakat dilakukan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), di mana 60% dana zakat disalurkan kembali kepada mustahik sesuai ketentuan.

MIN 3 Banyumas merupakan salah satu dari 11 madrasah di wilayah Kabupaten Banyumas yang menjadi sampel dalam kegiatan evaluasi oleh BPKP. Diharapkan dari hasil evaluasi ini, akan diperoleh data yang valid dan dapat dijadikan dasar perbaikan sistem pendanaan dan pengelolaan madrasah di masa mendatang.